Kependudukan di Indonesia

Penduduk

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

• Orang yang tinggal di daerah tersebut
• Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demografi. Berbagai aspek perilaku menusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonmi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial.

Kepadatan Penduduk Indonesia tahun 2010

Indonesia kini sedang mempersiapkan sensus penduduk modern yang keenam yang akan diselenggarakan pada tahun 2010. Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000.

Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta.

Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang akan datang diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumahtangga. Untuk keperluan pencacahan ini akan dipekerjakan sekitar 600 ribu pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah dilatih secara intensif selama tiga hari sebelum diterjunkan ke lapangan.

Dalam SP2010 akan diajukan sekitar 40 pertanyaan mengenai: kondisi dan fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, karakteristik rumahtangga dan keterangan individu anggota rumahtangga. Format dan isi daftar pertanyaan atau Kuesioner SP2010 disusun dengan mempertimbangkan rekomendasi PBB yang relevan serta dapat diterapkan di lapangan.

Puncak kegiatan SP2010 berupa kegiatan pencacahan penduduk di semua wilayah geografis Indonesia secara serempak selama bulan Mei 2010 (Bulan Sensus). Pada 31 Mei 2010 akan dilakukan pembaharuan hasil pencacahan secara serempak dengan mencatat kejadian kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi selama Bulan Sensus dan menyisir serta mencatat penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap (homeless). Tanggal 31 Mei 2010

merupakan Hari Sensus artinya data SP2010 yang dihasilkan merujuk pada hari sensus tersebut. (dikutip dari : www.bps.go.id)

Data SP2010 diharapkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang antara lain mencakup:

1. Memperbaharui data dasar kependudukan sampai ke wilayah unit administrasi terkecil (desa)

2. Mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran pembangunan milenium (milenium development goal, mdgs),

3. Menyiapkan basis pengembangan statistik wilayah kecil,

4. Menyiapkan data dasar untuk keperluan proyeksi penduduk setelah tahun 2010,

5. Mengembangkan kerangka sampel untuk keperluan survei-survei selama kurun 2010-2020,

6. Basis pembangunan registrasi penduduk dan pengembangan sistemadministrasi kependudukan.

Problem Kependudukan di DKI Jakarta

JAKARTA (Suara Karya): Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Erlangga Masdiana menyatakan, operasi yustisi yang digelar Pemprov DKI bukan suatu cara efektif untuk mengendalikan ledakan penduduk. Meski demikian, operasi itu masih perlu dilakukan kalau untuk penegakan hukum serta melaksanakan peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub). Menurut Erlangga, Pemprov DKI harus membuat sistem pengendalian penduduk, seperti sistem administrasi kependudukan yang rapi. "Siapapun boleh datang ke Jakarta, yang penting ada pengendalian administrasi kependudukan. Mereka yang datang ke DKI harus punya kemampuan dan skill yang potensial untuk membangun Ibu Kota Negara. Jadi, dengan sistem administrasi kependudukan yang rapi, tak perlu lagi ada operasi yustisi," kata Erlangga menjawab pertanyaan Suara Karya sebelum diskusi publik Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto di JMC, Senin (6/10). Menurut Erlangga, di negara mana pun tidak ada operasi yustisi. Yang ada adalah pengaturan penduduk karena ada penduduk komuter, penduduk pemukim tetap, migrasi, inmogration, outmigration. "Yang mendesak dikendalikan oleh Pemprov DKI adalah penduduk komuter. Di masa mendatang, penduduk komuter akan menjadi persoalan yang berat," ujar Erlangga. Sementara itu, guna mengantisipasi membengkaknya jumlah penduduk di DKI pasca-Idul Fitri 1429 H, Pemprov DKI akan melaksanakan operasi yustisi kependudukan (OYK) pada 23 dan 30 Oktober 2008 serentak di lima wilayah kota madya. Sebenarnya, setiap bulannya pun akan dilakukan OYK untuk mencegah pendatang ilegal masuk ke Ibu Kota. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Franky Mangatas Panjaitan mengatakan, jumlah arus mudik hingga H+3 telah mencapai 3,2 juta jiwa dan jumlah arus balik yang terdata hingga H+4 baru mencapai 1,5 juta orang. Franky memprediksikan akan ada penambahan arus balik sekitar 200-250 ribu orang per tahun. Upaya penertiban para pendatang pasca-Lebaran tahun ini, Dinas Dukcapil akan mengadakan OYK bekerja sama dengan Dinas Tramtib dan Linmas, Dinas Bintalkesos, ketua RT, RW, lurah, camat, pihak kepolisian, dan kejaksaan. Selama ini telah ada 33 titik lokasi yang menjadi kantong-kantong pendatang baru dan kemungkinan besar akan bertambah. Pertambahan tersebut baru dapat diketahui ketika ada rapat kerja dengan pemerintah kota madya. Meski demikian, Franky menolak memberitahukan 33 titik yang akan menjadi target OYK. Soalnya, jika diberitahukan, operasi yustisi tidak akan berhasil. "Nanti saja ketika pelaksanaannya akan kami beri tahukan nama-nama daerahnya," ucapnya. Ditambahkannya, pelaksanaan razia kependudukan ini dimulai dari pukul 08.00-15.00 WIB. Tujuan dilakukan OYK ini tidak lain sebagai kegiatan penegakan hukum sesuai Perda No 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Untuk setiap orang yang terjaring operasi ini dan terbukti melanggar perda, akan dikenakan sanksi tiga bulan kurungan penjara atau denda Rp 5 juta," kata Franky. Pelaksanaan OYK dianggarkan dari APBD sebesar Rp 900 juta untuk 10 kali kegiatan di setiap wilayah selama satu tahun. (Yon Parjiyono)

Indonesia dan Problem Kemiskinannya Pada mulanya adalah kemiskinan! Lalu, pengangguran, kemudian kekerasan dan kejahatan (crime). Martin Luther King (1960) mengingatkan, “you are as strong as the weakest of the people”kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah. Maka, untuk menjadi bangsa yang besar, mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah! Sesungguhnya, kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial Belanda mulai resah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia (Pulau Jawa). Pada saat itu, indikator kemiskinan hanya dilihat dari pertambahan penduduk yang pesat (Soejadmoko, 1980). Kini, di Indonesia, jerat kemiskinan itu makin akut! Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen (www.bps.go.id). Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi, melainkan kemiskinan kultural dan struktural. Pertanyaannya, seberapa parah sesungguhnya kemiskinan di Indonesia? Jawabannya, mungkin sangat parah. Sebab, kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat jadi sangat multidimensional. Hal tersebut bisa kita buktikan dan dicarikan jejaknya dari banyaknya kasus yang terjadi di seluruh pelosok negeri ini. Hakikat kemiskinan Meski kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia, tetapi pemahaman kita terhadapnya dan upaya-upaya untuk mengentaskannya belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Para pengamat ekonomi pada awalnya melihat masalah kemiskinan sebagai “sesuatu” yang hanya selalu dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi. Hari Susanto (2006) mengatakan, umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak, bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan, atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal, hakikat kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor, apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik maupun hukum. Dalam bahasa Latin ada istilah esse (to be/martabat manusia) dan habere (to have/harta atau kepemilikan). Oleh sebagian besar orang, persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata (Koerniatmanto Soetoprawiryo, “Hukum bagi Si Miskin,” Kompas, 28/2/ 2007). Bapenas (2006) mendefinisikan hak-hak dasar sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dampak kemiskinan Dampak kemisikinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja, sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis,” mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya pengangguran, berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat, sehingga akan berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli, di tengah melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang, tetapi juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan (growth). Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya, banyak perusahaan yang melakukan perampingan jumlah tenaga kerja, karena tak mampu lagi membayar gaji karyawan akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harus dirumahkan, atau dengan kata lain mereka terpaksa di-PHK (Putus Hubungan Kerja). Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya merampok, menodong, mencuri, atau menipu (dengan cara mengintimidasi orang lain) di atas kendaraan umum dengan berpura-pura sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi, dan sebagainya. Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas, mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Bagaimana seorang penarik becak misalnya, yang memiliki anak cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan, ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat mencekik leher? Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang terjadi, sesungguhnya negara sudah melakukan “pemiskinan struktural” terhadap rakyatnya. Akhirnya, kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif/ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Akibatnya, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Musuh utama bangsa Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang, khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya, karena selama ini pemerintah (tampak limbo) belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran dan kekerasan, selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi (makro) semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi nonekonomis atau nonstatistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya “buttom-up intervention” dengan padat karya, atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha (enterpreneur). Karena itu, situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan (tidak memiliki kesempatan yang sama) dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Paradigma pembangunan Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, kuncinya harus ada kebijakan dan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan jangka panjang. Pemerintah boleh saja mengejar pertumbuhan-ekonomi makro dan ramah pada pasar, tetapi juga harus ada pembelaan pada sektor riil agar berdampak luas pada perekonomian rakyat. Ekonomi makro-mikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap berdiri sendiri. Sebaliknya, keduanya harus seimbang-berkelindan serta saling menyokong. Pendek kata, harus ada simbiosis mutualisme di antara keduanya. Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangat kokoh dan vital dalam usaha pemenuhan cita-cita tersebut. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak rakyat maka mustahil cita-cita tersebut dapat tercapai. Intinya tanpa pemaknaan yang subtansial dari kemerdekaan politik menjadi kemerdekaan ekonomi maka sia-sialah pembentukan sebuah negara, mubazirlah sebuah pemerintahan. Oleh karenanya, pentingnya menghapus kemiskinan sebagai prestasi pembangunan yang hakiki. Referensi http://sosbud.kompasiana.com/2010/07/15/indonesia-dan-problem-kemiskinan/ http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk Koran Kompas

sumber daya alam 2

KARAKTERISTIK EKOLOGI SUMBER DAYA ALAM

Ketergantungan dan tidak-terpisahan antara pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati Bangsa Indonesia ini dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam komunitas-komunitas masyarakat adat yang saat ini populasinya diperkirakan antara 50 – 70 juta orang, maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan tradisional. Yang dimaksudkan dengan masyarakat adat di sini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya. Hal ini perlu kita cermati mengingat batasan pengertian ini mengacu pada “Pandangan Dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara” tahun 1999 yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Indonesia memiliki berbagai sumberdaya dan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah sangat penting dan strategis artinya untuk keberlangsungan kehidupannya sebagai “bangsa”. Beragamnya keanekaragaman hayati ini bukan semata-mata karena posisi Negara Indonesia sebagai salah satu negara kaya di dunia dalam keanekaragaman hayati (mega-biodiversity), akan tetapi justru karena keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa ini (mega-cultural diversity). Para pendiri negara-bangsa (nation-state) Indonesia sejak semula sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk sistem politik, sistem hukum dan sosial-budayanya. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial yang dimilikinya.

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Kearifan tradisional ini, misalnya, bisa dilihat pada komunitas masyarakat adat yang hidup di ekosistem rawa bagian selatan Pulau Kimaam di Kabupaten Merauke, Irian Jaya. Komunitas adat ini berhasil mengembangkan 144 kultivar ubi, atau lebih tinggi dari yang ditemukan pada suku Dani di Palimo, Lembah Baliem,yang hanya 74 varietas ubi. Di berbagai komunitas adat di Kepulauan Maluku dan sebagian besar di Irian Jaya bagian utara dijumpai sistem-sistem pengaturan alokasi (tata guna) dan pengelolaan terpadu ekosistem daratan dan laut yang khas setempat, lengkap dengan pranata (kelembagaan) adat yang menjamin sistem-sistem lokal ini bekerja secara efektif. Sampai saat ini hanya sebagian yang sangat kecil saja yang dikenal dunia ilmu pengetahuan modern tentang sistem-sistem lokal ini. Contoh di antaranya adalah pranata adat sasi yang ditemukan disebagian besar Maluku yang mengatur keberlanjutan pemanfaatan atas suatu kawasan dan jenis-jenis hayati tertentu. Contoh lainnya yang sudah banyak dikenal adalah perladangan berotasi komunitas-komunitas adat “Orang Dayak” di Kalimantan berhasil mengatasi permasalahan lahan yang tidak subur.

Dari keberagaman sistem-sistem lokal ini bisa ditarik beberapa prinsip-prinsip kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat, yaitu antara lain: 1) Ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya; 2) Penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (comunal property resources) atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat (di Maluku dikenal sebagai petuanan, di sebagian besar Sumatera dikenal dengan ulayat dan tanah marga) sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta mengamankannya dari eksploitasi pihak luar. Banyak contoh kasus menunjukkan bahwa keutuhan sistem kepemilikan komunal atau kolektif ini bisa mencegah munculnya eksploitasi berlebihan atas lingkungan lokal; 3) Sistem pengetahuan dan struktur pengaturan (‘pemerintahan’) adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan; 4) Sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas; 5) Mekanisme pemerataan distribusi hasil “panen” sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Prinsip-prinsip ini berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat adat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip ini pun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Bagaimana pun, komunitas-komunitas masyarakat adat ini telah bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada. Komunitas-komunitas lokal di pedesaan yang tidak lagi mendefenisikan dan menyebut dirinya sebagai masyarakat adat, juga secara berkelanjutan menerapkan kearifan (pengetahuan dan tata cara) tradisional ini dalam kehidupannya, termasuk dalam memanfaatkan sumberdaya dan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhannya seperti pengobatan, penyediaan pangan, dan sebagainya. Masa depan keberlanjutan kehidupan kita sebagai bangsa, termasuk kekayaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang sudah terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sebagai komunitas dan sekaligus menyangga fungsi layanan ekologis alam untuk kebutuhan mahluk lainnya secara lebih luas. Keberpihakan terhadap kearifan tradisional dengan segala pranata sosial yang mendukungnya merupakan modal awal yang utama bagi pengabdian kita terhadap keberlanjutan kehidupan kita di Indonesia.

Untuk menjamin keberlanjutan fungsi layanan sosial-ekologi alam dan keberlanjutan sumberdaya alam dalam cakupan wilayah yang lebih luas maka pendekatan perencanaan SDA dengan instrumen penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan kesatuan layanan ekosistem, endemisme dan keterancaman kepunahan flora-fauna, aliran-aliran energi sosial dan kultural, kesamaan sejarah dan konstelasi geo-politik wilayah. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka pilihan-pilihan atas sistem budidaya, teknologi pemungutan/ekstraksi SDA dan pengolahan hasil harus benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dari mulai tingkat ekosistem lokal sampai ekosistem regional yang lebih luas. Dengan pendekatan ekosistem yang diperkaya dengan perspektif kultural seperti ini tidak ada lagi “keharusan” untuk menerapkan satu sistem PSDA untuk wilayah yang luas. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap ekosistem bisa jadi akan membutuhkan sistem pengelolaan SDA yang berbeda dari ekosistem di wilayah lain.

Keberhasilan kombinasi beberapa pendekatan seperti ini membutuhkan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat adat dalam proses penataan ruang dan penentuan kebijakan pengelolaan SDA di wilayah ekosistem. Semakin tinggi partisipasi politik dari pihak-pihak berkepentingan akan menghasilkan rencana tata ruang yang lebih akomodatif terhadap kepentingan bersama yang “intangible” yang dinikmati bersama oleh banyak komunitas yang tersebar di seluruh wilayah ekosistem tersebut, seperti jasa hidrologis. Dalam konteks ini maka membangun kapasitas masyarakat adat yang berdaulat (mandiri) harus diimbangi dengan jaringan kesaling-tergantungan (interdependency) dan jaringan saling berhubungan (interkoneksi) antar komunitas dan antar para pihak. Untuk bisa mengelola dinamika politik di antar para pihak yang berbeda kepentingan seperti ini dibutuhkan tatanan organisasi birokrasi dan politik yang partisipatif demokrasi (participatory democracy).

Kondisi seperti ini bisa diciptakan dengan pendekatan informal, misalnya dengan membentuk “Dewan Konsultasi Multi-Pihak tentang Kebijakan Sumber Daya Alam Wilayah/Daerah” atau “Forum Multi-Pihak Penataan Ruang Wilayah/Daerah” yang berada di luar struktur pemerintahan tetapi secara politis dan hukum memiliki posisi cukup kuat untuk melakukan intervensi kebijakan. Untuk wilayah/kabupaten yang populasi masyarakat adatnya cukup banyak, maka wakil masyarakat adat dalam lembaga seperti ini harus ada

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Lingkungan secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaannya, Pemulihan keadaan ini merupakan suatu prinsip bahwa sesungguhnya lingkungan itu senantiasa arif menjaga keseimbangannya.

Sepanjang belum ada gangguan “paksa” maka apapun yang terjadi, lingkungan itu sendiri tetap bereaksi secara seimbang” Perlu ditetapkan daya dukung lingkungan untuk mengetahui kemampuan lingkungan menetralisasi parameter pencemar dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan seperti semula.

Apabila bahan pencemar berakumulasi terus menerus dalam suatu lingkungan, sehingga lingkungan tidak punya kemampuan alami untuk menetralisasinya yang mengakibatkan perubahan kualitas. Pokok permasalahannya adalah sejauh mana perubahan ini diperkenankan.

Tanaman tertentu menjadi rusak dengan adanya asap dari suatu pabrik, tapi tidak untuk sebahagian tanaman lainnya.

contoh : dengan buangan air pada suatu sungai mengakibatkan peternakan ikan mas tidak baik pertumbuhannya, tapi cukup baik untuk ikan lele dan ikan gabus.

Berarti daya dukung lingkungan untuk kondisi kehidupan ikan emas berbeda dengan daya dukung lingkungan untuk kondisi kehidupan ikan lelelgabus, Kenapa demikian, tidak lain karena parameter yang terdapat dalam air tidak dapat dinetralisasi lingkungan untuk kehidupan ikan emas.

Ada saatnya makhluk tertentu dalam lingkungan punya kemampuan yang luar biasa beradaptasi dengan lingkungan lain, tapi ada kalanya menjadi pasif terhadap faktor luar. Jadi faktor daya dukung tergantung pada parameter pencemar dan makhluk yang ada dalam lingkungan.

SUMBAER DAYA ALAM

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.
A. Sumber daya alam berdasarkan jenis :
- sumber daya alam hayati / biotik
adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup.
contoh : tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan lain-lain
- sumber daya alam non hayati / abiotik
adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati.
contoh : bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain
B. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan :
- sumber daya alam yang dapat diperbaharui / renewable
yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan.
contoh : air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain










Gambar 1. Hutan hujan tropis kalimantan

- sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui / non renewable
ialah sumber daya alam yang tidak dapat di daur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah.
contoh : minyak bumi, batubara, timah, gas alam.













Gambar 2. Tambang batubara kalimantan

- Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya / unlimited
contoh : sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain lain.
C. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya
- sumber daya alam penghasil bahan baku
adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi.
contoh : hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain
- sumber daya alam penghasil energi
adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi.
misalnya : ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya.



Azas-azas Sumber Daya Alam

• Azas 1, ada dua jenis sumber daya alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang pengunaan seterusnya dan yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut.
• Azas 2, untuk semua katagori sumber daya alam, kalau pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum.
• Azas 3. materi, energi, ruang, waktu, keanekaragaman, semua termasuk katagori sumber alam.
• Azas 4. semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup populasi atau ekosistemdapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepas.
• Azas 5, tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Meskipun energi itu tidak pernah hilang, tetapi energi tersebut akan terus diubah kedalam bentuk yang kurang bermanfaat.

Daftar Pustaka
Google http://organisasi.org/pengertian_sumber_daya_alam_dan_pembagian_macam_jenisnya_biologi

Belajarlah dari Rayap

Anda tahu rayap ? Rayap adalah binatang kecil yang biasa memakan kayu. Rayap dikenal sebagai hama yang bisa merusak rumah kita, setidaknyabahan rumah kita yang terbuat dari kayu. Kekuatan rayap sungguh luar biasa, sebuah bangunan basar bisa hancur oleh binatang kecil ini. Namun bukan hanya itu saja kekuatannya. Selain memiliki kekuatan merusak, rayap pun memiliki kekuatan membangun.

Rayap memiliki kekuatan mambangun sarangnya lengkap dengan sistem Air Conditioning-nya plus tata ruang yang apik dengan ketinggian sampai 9 meter. Ini adalah pencapaian luar biasa sebab tubuh rayap sendiri hanya memiliki tinggi sekitar 3 mm saja. Artinya rayap mampu membangun tempat tinggalnya sampai 3.000 kaki tinggi badannya.

Sementara manusia, dengan berbagai peralatan dan bahan-bahan yang canggih, sampai belum mampu membangun bangunan dengan ketinggian sampai 1.000 kaki tinggi badannya. Sampai saat ini bangunan tertinggi yang sudah dibuat manuasia baru sampai ketinggian sekitar 1.000 meter saja.

Bagaimana rayap bisa membangun tempat tinggalnya begitu tinggi? Ada dua hikmah yang kita dapatkan dari rayap :

1. Mereka bekerja sama dalam membangun sarangnya. Tubuh kecil dan lemah bisa diatasi dengan cara bekerja sama. Bekerja sama membuat mereka memiliki kekuatan yang dahsyat baik dalam menghancurkan atau-pun membangun.
2. Mereka bakerja mengikuti insting, yang merupakan fitrah yang di berikan Allah kepada makhluk ini. Mereka tidak punya ilmu arsitektur. Mereka tidak memiliki ilmu dengan pengkondisian udara dan tata ruang. Mereka tidak pernah kuliah cara mengawetkan makanan. Mereka mampu, karena mereka hidup dalam fitrahnya.

Manusia yang seharusnya memiliki kemampuan yang jauh dahsyat bisa kehilangan kemampuan itu karena dua hal. Yang pertama, jika seorang sudah tidak mampu lagi bekerja sama dengan saudaranya. Kesombongan dan keangkuahan mereka menghalangi untuk bekerja sama sehingga hasil yang diperoleh tidak optimal. " Saya bisa, saya hebat, dan saya mampu. Buat apa bekerja sama?" orang yang berkata seperti ini adalah mereka yang kehilangan banyak potensi.

“ EKOLOGI dan ASAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN “

A. Pengertian Ekologi

Inti permasalahan makhluk hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dan lingkungan hidupnya. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah permasalahan ekologi.
Istilah Ekologi pertama kali di perkenalkan oleh Ernest Heckel yakni seorang Biologi dari Jerman. Istilah Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu.oleh karena itu secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau secara harfiah bisa dikatakan ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.


B. Ruang Lingkup dari Ekologi

Dalam kajian pembelajarannya, ekologi mempunyai beberapa ruang lingkup yang meliputi:
1. Individu
Indivudu merupakan organisme tunggal.. seperti, seekor tikus, seorang manusia.
2. Populasi
Populasi adalah sekumpulan dari individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu.misalnya, populasi padi di sawah, populasi ikan di dalam kolam dsb.
3. Komunitas
Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi pada tempat dan waktu yang sama.misalnya, komunitas sawah,.
4. Ekosistem
Ekosistem adalah kumpulan beberapa komunitas beserta lingkungan biotik dan lingkungan abiotik yang ada didalamnya.
5. Biosfer
Biosfer adalah kesatuan dari berbagai ekosistem, meliputi semua organisme dan lingkungannya yang berinteraksi untuk kelangsungan sistem pendayagunaan energi dan daur ulang materi.


C. Asas-Asas Pengelollaan Lingkungan hidup sesuai UU RI

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Undang-undang ini berisi 9 Bab terdiri dari 24 pasal. Undang-undang lingkungan hidup bertujuan mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan.
Undang-undang lingkungan hidup antara lain berisi hak, kewajiban, wewenang dan ketentuan pidana yang meliputi berikut ini.
1. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang balk dan
sehat.
2. Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan dan mencegah
serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka
pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut diatur dengan
perundang-undangan.
4. Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya
melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup
atau tercemamya lingkungan hidup diancam pidana penjara atau
denda.
Upaya pengelolaan yang telah digalakkan dan undang-undang yang telah dikeluarkan belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia akan arti penting lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesadaran bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang.
Upaya pengelolaan limbah yang saat ini tengah digalakkan adalah pendaurulangan atau recycling. Dengan daur ulang dimungkinkan pemanfaatan sampah, misalnya plastik, aluminium, dan kertas menjadi barang-barang yang bermanfaat.
Usaha lain dalam mengurangi polusi adalah memanfaatkan tenaga surya. Tenaga panas matahari disimpan dalam sel-sel solar untuk kemudian dimanfaatkan dalam keperluan memasak, memanaskan ruangan, dan tenaga gerak. Tenaga surya ini tidak menimbulkan polusi.
Selain tenaga surya, tenaga angin dapat pula digunakan sebagai sumber energi dengan menggunakan kincir-kincir angin.
Di beberapa negara maju telah banyak dilakukan pemisahan sampah organik dan anorganik untuk keperluan daur ulang. Dalam tiap rumah tangga terdapat tempat sampah yang berwarna-warni sesuai peruntukkannya.


D.Permasalahan Keterbatasan SDA dalam Pembangunan

Permasalahan Keterbatasan SDA dalam Pembangunan Dalam lingkungan hidup di Indonesia, banyak terjadi permasalahan di sungai, laut, tanah dan hutan yaitu sebagai berikut:
1. Pencemaran Sungai dan laut
Sungai dan laut dapat tercemar dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan logam berat, pembuangan limbah cair kapal dan pemanfaatan air panas. Secara biologis, fisik dan kimia senyawa seperti logam tidak dapat dihancurkan. Di berbagai sektor industri dan rumah tangga seperti pemakaian bahan-bahan dari plastik.
2. Pencemaran Tanah
Tanah bisa dapat tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk dan bahan pestisida. Pencemaran tanah mempunyai ciri yaitu adanya perubahan tanah menjadi kering dan keras, hal ini disebabkan oleh jumlah kandungan garam yang sangat besar yang terdapat di dalam tanah. Selain itu, pencemara tanah juga dapat disebabkan oleh sampah plastik karena pada umumnya sampah plastik tidak mengalami proses penghancuran secara sempurna.
3. Pencemaran Hutan
Hutan juga bisa mengalami kerusakan apabila dalam pemanfaatannya tidak terkendali dengan baik. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satu contoh pencemaran atau kerusakan hutan adalah adanya penebangan secara liar. Jika kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus maka dapat mengakibatkan penggundulan hutan
.Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.


E. Peran Teknologi dalam Pengelolaan SDA

Dalam pemanfaatan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia aplikasi teknologi dirgantara memainkan peran yang sangat besar. Menyadari kebutuhan aplikasi teknologi dirgantara tersebut, Indonesia telah cukup lama menggunakan dan memanfaatkannya bagi pembangunan bangsa seperti transportasi udara, telekomunikasi, penginderaan jauh, observasi bumi dan lingkungan, navigasi, dan geodesi. Adanya transportasi udara antar wilayah di Indonesia telah memudahkan hubungan antar penduduk dan memacu kegiatan ekonomi antar wilayah dengan cepat. Bahkan menyadari akan kebutuhan akan modal transportasi udara yang begitu efektif dan cepat menjangkau daerah-daerah, Indonesia pun telah mendirikan industri pesawat terbang yang menjadi salah satu kebanggaan nasional.
Aplikasi teknologi penginderaan jauh memberikan berbagai informasi vital terkait dengan pertanian, kehutanan, tata ruang, manajemen lahan, pemetaan laut, perikanan, pengamatan lingkungan, pendugaan mineral dan manajemen banjir serta bencana alam. Analisis yang dilakukan berdasarkan pada Integrasi data-data vital yang diperoleh dari antariksa dan data sosio-ekonomi menghasilkan strategi yang sangat penting bagi pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada pengelolaan program ketahanan pangan dan penyediaan energi. Pada program ketahanan pangan data-data yang diperoleh tersebut bermanfaat pada pendugaan iklim dan cuaca, pendugaan luas panen, penentuan areal lahan pertanian, dan penentuan lokasi pencarian ikan.
Dalam upaya pencarian sumber-sumber baru energi dan mineral, teknologi dirgantara merupakan satu di antara berbagai teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi dirgantara yang paling sederhana yaitu pemotretan permukaan bumi dari udara dan yang mutakhir yaitu altimetri satelit dan interferometri sistem penentu posisi global (GPS) dapat digunakan untuk menentukan posisi dari pasukan serta mencari sumber-sumber baru energi dan mineral. Di samping itu, pencitraan permukaan bumi dengan berbagai teknologi penginderaan jauh menggunakan satelit merupakan peningkatan dari pemotretan udara yang sering terganggu oleh oleh awan. Hasil analisis citra tersebut digunakan untuk melakukan pemutahiran peta geologi atau keperluan penelitian untuk menemukan sumber-sumber baru energi dan mineral dan aspek-aspek lingkungan. Analisis pergerakan sesar-sesar aktif dengan menggunakan metoda interferometri satelit GPS juga dapat digunakan untuk meminimalisasi dampak seandainya terjadi gempa.
Selain kebutuhan aplikasi penginderaan jauh dalam pencarian sumber-sumber baru energi, aplikasi teknologi dirgantara lain yang memanfaatkan sumber energi terbaharukan seperti energi angin dan energi matahari juga perlu dikembangkan. Teknologi konversi energi angin dan energi matahari sebagai alternatif sumber energi yang mudah dan ramah lingkungan telah dikembangkan oleh banyak negara di dunia dalam mengantisipasi kekurangan energi dari sumber mineral. Sebagai negara dengan posisi di katulistiwa yang memiliki sumber energi angin tidak terbatas dan matahari yang bersinar sepanjang tahun, penelitian dan pengembangan sumber energi alternatif tersebut sangat layak dikembangkan. Penelitian dan pengembangan konversi energi angin bagi kebutuhan energi perahu-perahu nelayan pun telah dikembangkan LAPAN dan berhasil dengan baik sehingga diharapkan penggunaan energi angin dan matahari akan semakin meluas dan berkembang.
Berkaitan dengan posisi geografis, geostrategis dan geopolitis yang dimiliki oleh Indonesia maka kebutuhan akan perlindungan dan mempertahankan kepentingan terhadap bumi, laut dan ruang udara di atas Indonesia dalam lingkungan strategik global yang sangat dinamis mutlak dilakukan. Adanya Infiltrasi satelit asing terhadap pemantauan wilayah serta sumberdaya alam di Indonesia dan pencurian ikan senilai ratusan milyar rupiah per tahun oleh kapal-kapal asing karena kurangnya pemantauan adalah salah satu masalah penting yang harus dihadapi. Disamping itu, masalah air blank spot area di kawasan timur Indonesia yang menyebabkan mudah masuknya pesawat-pesawat asing ke dalam wilayah Indonesia, masalah di wilayah perbatasan dan potensi masalah hankam nasional lainnya tefah memberikan gambaran betapa pentingnya kebutuhan akan teknologi dirgantara. Oleh karena itu, aplikasi teknologi dirgantara seperti aplikasi satelit sebagai alat pemantauan baik terhadap kapal-kapal asing maupun terhadap wilayah perbatasan, pengembangan teknologi peroketan sebagai wahana peluncur satelit maupun untuk pengumpulan data cuaca, pengembangan iptek untuk optimalisasi manajemen sistem kedirgantaraan, pengembangan teknologi pesawat terbang berawak maupun tidak berawak baik amphibi maupun non amphibi bagi keperluan transportasi antar pulau (terutama wilayah perbatasan dan tempat terpencil), keperluan pertahanan, dan penggunaan teknologi radar sebagai peringatan dini harus mendapatkan perhatian dan prioritas utama.
Dalam penguasaan teknologi dirgantara tersebut perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
1. Pembinaan dan peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM);
2. Penyediaan/pemanfaatan fasilitas penunjang penguasaan teknologi dirgantara yang diperlukan (laboratorium, sistem pendidikan, fasilitas produksi dan perawatan, navigasi, komunikasi, testing area dll.);
3. Koordinasi dan komunikasi antar stakeholder yang efektif dan efisien;
4. Sumber dana (BUMN, swasta, kemitraan BUMN dan swasta).


DAFTAR PUSTAKA

Pengertian Ekologi dan ruang lingkup http://id.wikipedia.org/wiki/pengertian_ekologi
Universitas Gadjah Mada.2008. Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah. http://geo.ugm.ac.id/archives/125.
Peran dan Dampak Iilmu Pengetahuan dan- Teknologi Dalam Bidang Dirgantara.http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/peran-dan-dampak-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-dalam-bidang-dirgantara/

ANALISIS EKONOMI TEKNIK UNTUK UTILITAS YANG DIMILIKI SENDIRI OLEH INVESTOR

KARAKTERISTIK UMUM PERUSAHAAN PENYEDIA UTILITAS YANG DIMILIKI INVESTOR

1. Investasi modal per pekerja dan rasio biaya tetap terhadap biaya variabel sangat tinggi, sehingga harus diperhatikan terhadap masalah investasi dan untuk menjamin arus modal yang tepat bagi keperluan ekspansi.
2. Perusahaan penyedia utilitas harus memberikan pelayanan apa pun yang diminta oleh konsumen dalam rentang tarif yang telah ditetapkan.
3. Sebuah perusahaan penyedia utilitas diharuskan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dalam bidangnya yang akan memungkinkan penurunan biaya pelayanan serta memperbaiki kualitasnya.
4. Tarif yang dibebankan pada jasa sebuah utilitas didasarkan pada biaya total, termasuk pendapatan setelah pajak yang tidak berlebihan, terhadap nilai tarif dasar properti yang dimilikinya.
5. Konsep dasar dalam menentukan tarif utilitas adalah bahwa perusahaan harus dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar dividen sedemikian rupa sehingga dapat menarik modal yang diperlukan.
6. Pendapatan jasa utilitas dibatasi oleh tarif dasar.
7. Perusahaan penyedia utilitas memiliki stabilitas pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Batas maksimum pendapatan setelah pajak penghasilan, tidak selalu diijinkan melebihi 12% sampai 16% dari ekuitas modal.
8. Karena sifat kestabilan bisnis serta pendapatannya, perusahaan penyedia utilitas umumnya mendanai pengeluaran modalnya dengan persentase modal pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan nonuitilitas.
9. Secara rata-rata aset perusahaan penyedia utilitas melibatkan periode penghapusan jangka lebih panjang dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perusahaan nonutilitas.
10. Jika perusahaan penyedia utilitas akan melakukan ekspansi, mereka harus menyediakan modal baru yang lebih besar dibandingkan deengan yang harus disediakan oleh perusahaan nonutilitas.
11. Perusahaan penyedia utilitas tidak begitu terbatas dalam hal ketersediaan modal dibandingkan dengan perusahaan nonutilitas karena stabilitas pendapatan mereka yang lebih besar.

2. KONSEP-KONSEP UMUM ANALISIS EKONOMI PADA PERUSAHAAN PENYEDIA UTILITAS
1. Analisis ekonomi pada perusahaan penyedia utilitas yang diatur pemerintah biasanya menggambarkan kepentingan konsumen. Analisis ekonomi pada perusahaan nonutilitas umumnya menggambarkan sudut pandang pemilik.
2. Analisis ekonomi pada perusahaan penyedia utilitas yang dimiliki oleh investor biasanya melibatkan alternatif cara untuk atau alternatif program untuk melakukan sesuatu.
3. Biaya administrasi dan pengawasan umuum sering tidak dimasukkan.
4. Biaya uang, penyusutan, pajak penghasilan dan pajak properti biasanya dinyatakan dalam satuan modal yang diinvestasikan.

3. METODE ANALISIS EKONOMI TEKNIK PADA PROYEK UTILITAS YANG DIMILIKI INVESTOR
Metode syarat pendapatan minimum (minimum revenue requirement method) : menghitung pendapatan yang harus dihasilkan sebuah proyek untuk menutupi semua biaya yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk pendapatan yang cukup bagi investor.  untuk membandingkan berbagai alternatif yang tidak saling tergantung (mutually exclusive). Metodee ini lebih sering dianggap sebagai teknik penyaringan daripada sebagai metode pemilihan akhir, karena metode ini melakukan pengurangan sejumlah kandidat alternatif sampai apada ukuran yang dapat dikelola.

4. PENGEMBANGAN REVENUE REQUIREMENT METHODS

Pendapatan untuk pemilik

Pajak penghasilan

Bunga utang

Beban penyusutan

Biaya-biaya tahunan

Gambar hubungan antara syarat pendapatan dan biaya pada sebuah utilitas yang dimiliki investor

Beban yang melekat (carrying charges) disebut juga sebagai total fixed charges, beban ini meliputi;
• Bunga obligasi yang digunakan untuk membiayai sebagian proyek
• Syarat pengembalian ekuitas bagi para pemegang saham
• Pajak penghasilan yang akan dibayar kepada pemerintah lokal dan negara bagian
• Beban penyusutan pada investasi

Konsep tarif beban tetap (fixed-charge rate) digunakan secara luas dalam industri utilitas. Tarif beban tetap didefinisikan sebagai biaya investasi kepemilikan tahunan (beban yang melekat) yang dinyatakan sebagai persentase dari investasi.
Untuk menemukan biaya tambahan/administrasi tahunan pada tahun k, CCk :
CCk = DBk + [(1-)ek + ib ].UIk + Tk
Dimana DBk = penyusutan buku pada tahun k, 1  k  N
 = persentase modal pinjaman terhadap total kapitalisasi
ea = pengembalian terhadap modal ekuitas (dalam desimal)
ib = biaya modal pinjaman (dalam desimal)
UIk = investasi yang tidak tertutupi pada awal tahun k
UIk = I(investasi awal), k=1
UIk-2 – DBk-1 , 2  k  N
Tk = pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun k

Pajak penghasilan pada tahuun tertentu : Tk = t(CCk –  • ib • UIk – DTk )
Dimana DTk adalah penyusutan pajak untuk tujuan pajak penghasilan pada tahun k dan t adalah tarif pajak penghasilan efektif.
T = [t/(1-t)][(1-)ea • UIk + DBk – DTk ]
Syarat pendapatan pada tahun k, (RRk ) adalah RRk = CCk + Ck

5. ASUMSI-ASUMSI PADA REVENUE REQUIREMENT METHOD
• Investasi total dalam aset selama tahun tertentu sama dengan nilai bukunya pada awal tahun.
• Jumlah modal pinjaman yang diinvestasikan dalam aset selama tahun tertentu merupakan bagian yang konstan dari nilai bukunya selama tahun tersebut, dan bagian ini tetap konstan selama umur hidup aset tersebut.
• Modal ekuitas dan utang melibatkan tingkat pengembalian yang konstan selama umur proyek.
• Beban penyusutan buku digunakan untuk menghentikan (retire) stok modal dan obliasi setiap tahun yang seimbang dengan pendanaan dari aburan ekuitas-utang yang dipergunakan.
• Tarif pajak penghasilan efektif adalah konstan selama umur proyek.

6. PENGATURAN TARIF UTILITAS
Jika terjadi perubahan biaya atau pendapatan utilitas sebagai akibat perubahan instalasi fisik perusahaan, maka dilaksanakan rapat lagi untuk mempertimbangkan apakah penetapan tarif baru dapat dibenarkan.

Tarif dasar = total investasi dalam penggunaan
- akumulasi cadangan penyusutan
+ material dan bahan-bahan kebutuhan pabrik (opsional)
+ cadangan bahan bakar fosil (opsional)
+ penyisihan modal kerja (opsional)
- pajak penghasilan yang ditangguhkan (opsional)
- kredit pajak investasi yang ditangguhkan (opsional)
+ pengerjaan konstruksi yang sedang berjalan (opsional)

Biaya utang setelah pajak i’a adalah :
i’a = i’b – ti’b
= (1-t)[(1+ib )(1+f)-1]
dimana i’b = biaya modal pinjaman yang telah disesuaikan dengan inflasi
= [(1+ib )(1+f)-1]
t = tarif pajak penghasilan efektif
f = laju inflasi tahunan rata-rata
Biaya modal setelah pajak, Ka’ , termasuk penyesuaian inflasi adalah :
Ka’ = ia’ + (1-) ea’
= (1-t)ib’ + (1-)ea’
dengan 1 = proporsi utang terhadap total kapitalisasi utilitas
(1-) = proporsi modal ekuitas terhadap total kapitalisasi
ea’ = ekuitas yang telah disesuaikan dengan inflasi = [(1+ea )(1+f)-1]

Biaya modal setelah pajak riil (bebas inflasi), Ka, adalah :

Dimana ea merupakan tingkat inflasi riil.

7. METODE AKUNTANSI FLOW-THROUGH DAN NORMALIZED
Metode akuntansi Flow-through memerlukan penghematan kredit pajak penghasilan yang diperoleh dari :
(1) penyusutan yang dipercepat
(2) Kredit investasi (jika diterapkan)
(3) Bunga yang dibayar untuk dana yang digunakan selama pembangunan/konstruksi yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen utilitas.
Metode akuntansi normalized memerlukan penghematan pajak penghasilan untuk diamortisasi (disusutkan) selama umur proyek. Normalized accounting dipergunakan oleh sebagian besar perusahaan utilitas yang dimiliki investor sebagai cara untuk melindungi perusahaan terhadap perubahan tarif pajak penghasilan dan hukum federal/ negara bagian masa datang yang tak dapat diramalkan dan dapat mempengaruhi operasi mereka. Selain itu dipergunakan untuk menetapkan tarif pelayanan yang diberikan kepada konsumen

8. ILUSTRASI MENGENAI METODE SYARAT PEMDAPATAN : PROSEDUR DENGAN MENGGUNAKAN TABEL
Contoh 1 :
Contoh untuk mengevaluasi sebuah proyek tunggal ini menggunakan data proyek berikut:
Umur proyek, N = nilai buku = 4 tahun
Investasi modal awal, I = $7.500
Nilai pasar, MV = $1.500
Beban O&M tahunan, C = $500
Biaya modal pinjaman riil (bebas inflasi), ib = 5%
ROE riil (bebas inflasi) ea = 16,07% per tahun
Rasio utang,  = 0,3
Tarif pajak penghasilan efektif, t = 50%
Metode penyusutan buku = garis lurus
Metode penyusutan pajak = garis lurus
Tingkat inflasi tahunan rata-rata, f = 0%

Tahun,k (1) Investasi yang tidak tertutupi, UIk (2) Penyusutan buku, DBk (3) Penyusutan pajak, DTk (4) Pengembalian utang, ibUIk (5) Pengembalian ekuitas, (1-)eaUIk (6) Pajak penghasilan, Tk (7) Beban tahunan, Ck (8) RRk=2+4+5+6+7
1 $7.500 1.500 1.500 $113 $844 $844 500 $3.780
2 6.000 1.500 1.500 90 675 675 500 3.440
3 4.500 1.500 1.500 68 506 506 500 3.080
4 3.000 1.500 1.500 45 337 337 500 2.720
Kolom 1 : UI2 = UI1 – DB1 = $7.500 – $1.500 = $6.000
Kolom 2 dan 3 : D = (I-MV)/N = ($7.500-$1.500)/4 = $1.500
Kolom 4 : ib • UI2 = 0,3(0,05)($6.000) = $90
Kolom 5 : (1-)ea •UI 2= 0,7(0,1607)($6.000) = $674.94
Kolom 6 : T2 = [t/(1-t)][(1-)ea •UI2 + DB2 – DT2 ]
= [0,5/(1-0,5)].[0,7x0,1607x$6.000+$1.500-$1.500] = $674,94
Kolom 7 : C2 = $500
Kolom 8 : RR2 = $1.500+$500+$90+$674,94+$674,94 = $3.439,88

Nilai sekarang kumulatif, nilai tahunan ekuivalen (juga disebut sebagai levelized revenue requirement, RR) dan nilai kapitalisasi adalah tiga ukuran yang paling sering digunakan oleh perusahaan utilitas untuk melaporkan manfaat ekonomi dari sebuah proyek. Untuk menghitung besaran ini, dibutuhkan faktor diskonto untuk memasukkan nilai waktu dari uang (time value of money). Biaya modal riil setelah pajak perusahaan utilitas, Ka , biasanya merupakan tingkat bunga yang dipergunakan untuk perhitungan tersebut.
Ka = 0,3(1-0,5)•0,05+(1-0,3)•0,1607-0,3•0,5•0/(1+0) = 0,12
PWRR(Ka) = RR•(P/f,Ka%,k)
= [$3.799,86(P/F,12%,1)+$3.439,88(P/F,12%,2)
+$3.079,92(P/F,12%,3)+$2.719,94(P/F,12%,4)]
= $10.055,59
Levelized revenue requirement : RR(Ka) = PWRR(Ka)•(A/P,Ka%,N)
= $10.055,59•(A/P,12%,4)
= $3.310,70
Syarat pendapatan yang dikapitalisasi : CRR(Ka) = RR(Ka) / Ka
= $3.310,70 / 0,12
= $27.589,17
Dalam melakukan pilihan di antara berbagai alternatif investasi proyek, ketiga ukuran kuantitatif di atas adalah ekuivalen. Alternatif-alternatif yang meminimumkan ukuran syarat pendapatan menggambarkan pilihan yang paling ekonomis. Karena perusahaan utilitas bertanggung-jawab untuk memberikan pelayanan kepada publik, permintaan untuk meningkatkan tarif dapat disampaikan kepada komisi pengatur jika investor merasa bahwa penadapatan yang diperoleh dari sebuah proyek dianggap tidak memuaskan.

Contoh 2:
Sebuah perusahaan utilitas publik harus memperluas jasa daya listriknya ke sebuah pusat perbelanjaan kecil. Keputusan harus dibuat terhadap kedua pilihan ini : menggunakan tiang-tiang listrik atau menggunakan sistem bawah tanah. Pemasangan sistem tiang listrik hanya akan memerlukan biaya sebesar $158.000. Namun karena harus melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan perubahan dalam perkembangan dan penggunaan pusat perbelanjaan di masa datang, perusahaan mengestimasi bahwa biaya pemeliharaan tahunan akan sebesar $29.000. Sementara itu sistem bawah tanah memerlukan biaya pemasangan $315.000, namun biaya pemeliharaan tahunannya tidak akan lebih besar dari $5.500. Pajak properti tahunan adalah 1,5% dari investasi modal. Perusahaan beroperasi dengan 33% modal pinjaman pada tingkat bunga 8% per tahun. Modal harus dapat memberi hasil 11% per tahun setelah pajak. Untuk soal ini, pengembalian setelah pajak 11% harus diartikan sebagai nilai Ka. Periode analisis yang akan digunakan adalah 20 tahun. Pengaruh inflasi terhadap arus kas dapat diabaikan. Metode garis lurus digunakan untuk tujuan penyusutan buku dan pajak. Terakhir, tarif pajak penghasilan efektif 39,94%.
Jawaban :
Nilai tingkat pengembalian terhadap ekuitas :
ea = {Ka-•[(1-t)•ib-t•f•(1-f)]}/(1-)
= {0,11-0,33•[(1-0,3994)0,08-0,3994•0•(1-0)]}/(1-0,33)
= 0,1405
Perhitungan sistem tiang listrik
Tahun,k (1) Investasi yang tidak tertutupi (2) Penyusutan buku (3) Penyusutan pajak (4) Pengembalian utang (5) Pengembalian ekuitas (6) Pajak Penghasilan (7) Beban tahunan (8) RRk=2+4+5+6+7
1 $158.000 $7.900 $7.900 $4.171 $14.875 $9.892 $31.370 $68.208
2 150.100 7.900 7.900 3.963 14.131 9.397 31.370 66.761
3 142.200 7.900 7.900 3.754 13.387 8.902 31.370 65.313
4 134.300 7.900 7.900 3.546 12.644 8.408 31.370 63.867
5 126.400 7.900 7.900 3.337 11.900 7.914 31.370 62.420
6 118.500 7.900 7.900 3.128 11.156 7.419 31.370 60.974
7 100.600 7.900 7.900 2.920 10.412 6.924 31.370 59.526
8 102.700 7.900 7.900 2.711 9.669 6.430 31.370 58.080
9 94.800 7.900 7.900 2.503 8.925 5.935 31.370 56.632
10 86.900 7.900 7.900 2.294 8.181 5.440 31.370 55.185
11 79.000 7.900 7.900 2.086 7.437 4.946 31.370 53.739
12 71.000 7.900 7.900 1.877 6.694 4.452 31.370 52.292
13 63.200 7.900 7.900 1.668 5.950 3.957 31.370 50.845
14 55.300 7.900 7.900 1.460 5.206 3.462 31.370 49.399
15 47.400 7.900 7.900 1.251 4.462 2.967 31.370 47.951
16 39.500 7.900 7.900 1.043 3.719 2.473 31.370 46.504
17 31.600 7.900 7.900 834 2.975 1.978 31.370 45.057
18 23.700 7.900 7.900 626 2.231 1.484 31.370 43.611
19 15.800 7.900 7.900 417 1.487 989 31.370 42.163
20 7.900 7.900 7.900 209 744 495 31.370 40.717
RR=$59.496.77

Perhitungan sistem bawah tanah
Tahun,k (1) Investasi yang tidak tertutupi (2) Penyusutan buku (3) Penyusutan pajak (4) Pengembalian utang (5) Pengembalian ekuitas (6) Pajak Penghasilan (7) Beban tahunan (8) RRk=2+4+5+6+7
1 $315.000 $15.750 $15.750 $8.316 $29.665 $19.721 $10.225 $83.667
2 299.250 15.750 15.750 7.900 28.173 18.735 10.225 80.783
3 283.500 15.750 15.750 7.484 26.690 17.749 10.225 77.899
4 267.750 15.750 15.750 7.069 25.207 16.763 10.225 75.014
5 252.000 15.750 15.750 6.653 23.724 15.777 10.225 72.129
6 236.250 15.750 15.750 6.237 22.242 14.791 10.225 69.245
7 220.500 15.750 15.750 5.821 20.759 13.805 10.225 66.360
8 204.750 15.750 15.750 5.404 19.276 12.809 10.225 63.476
9 189.000 15.750 15.750 4.990 17.793 11.832 10.225 60.590
10 173.250 15.750 15.750 4.574 16.310 10.846 10.225 57.705
11 157.500 15.750 15.750 4.158 14.828 9.861 10.225 54.822
12 141.750 15.750 15.750 3.742 13.345 8.874 10.225 51.936
13 126.000 15.750 15.750 3.326 11.862 7.888 10.225 49.052
14 110.250 15.750 15.750 2.911 10.379 6.902 10.225 46.167
15 94.500 15.750 15.750 2.495 8.897 5.917 10.225 43.283
16 78.750 15.750 15.750 2.079 7.414 4.930 10.225 40.398
17 63.000 15.750 15.750 1.663 5.931 3.944 10.225 37.513
18 47.250 15.750 15.750 1.247 4.448 2.958 10.225 34.629
19 31.500 15.750 15.750 832 2.966 1.972 10.225 31.744
20 15.750 15.750 15.750 416 1.483 986 10.225 28.859
RR=$66.403,74
Berdasarkan table diatas, hasil RR tahunan untuk system dengan menggunakan tiang listrik dan system bawah tanah adalah system tiang listrik memiliki RR yang paling rendah. Jika hanya didasarkan pada pertimbangan keuangan saja, maka pilihan akan jatuh pada system dengan menggunakan tiang listrik.

9. INVESTASI SAAT INI VERSUS INVESTASI YANG DITANGGUHKAN
Contoh 3 :
Sebuah perusahaan air minum akan memutuskan apakah harus memasang instalasi saluran pompa baru dan mengabaikan sistem kecepatan gravitasi yang telah disusutkan secara penuh, atau menunggu 5 tahun mendatang setelah timbul keruskan dalam sistem kecepatan gravitasi saluran pipa. Biaya O&M tahunan dan pajak untuk sistem gravitasi adalah $45.000. Pemasangan instalasi pompa akan memakan biaya $375.000, dan diestimasi akan memiliki nilai pasar sebesar 5% dari investasi modalnya ketika masa manfaat instalasi tersebut habis 20 tahun mendatang. Pada saat itu sebuah sistem gravitasi baru yang lebih besar akan dipasang. Biaya O&M tahunan dan pajak property untuk instalasi yang diusulkan tersebut akan sebesar $30.000. Sistem kecepatan garavitasi tidak memiliki nilai pasar, saat ini maupun nanti.
Jika instalasi pompa dipasang sekarang, instalasi ini akan memiliki masa manfaat selama 20 tahun. Jika dipasang 5 tahun dari sekarang, masa manfaatnya hanya sebesar 15 tahun, namun nilai pasarnya tetap 5% dari investasi modal. Dengan menggunakan metode syarat pendapatan, tentukanlah alternative mana yang paling baik. Diasumsikan digunakan metode penyusutan garis lurus untuk tujuan buku maupun pajak. Perusahaan beroperasi dengan modal pinjaman sebesar 50% yang harus dibayar dengan tingkat bunga 7% per tahun. Tingkat ekuitas diharapkan akan sebesar 14% per tahun, dan perusahaan membayar tariff pajak penghasilan efektif sebesar 50%.

Jawaban:
Ka= 0,5[(1-0,5)(0,07)]+0,5(0,14) = 0,0875
Syarat pendapatan instalasi pompa baru dengan menggunakan biaya modal yang disesuaikan dengan pajak (tax-adjusted cost of capital) : (8,75%) = $92.135
Syarat pendapatan dari instalasi yang ditangguhkan : (8,75%) = $74.876
Teakhir, perbandingan terhadap syarat pendapatan kedua alternative tersebut memperlihatkan bahwa akan lebih ekonomis untuk menunda instalasi pompa baru selama 5 tahun lagi.

Pasang Pompa Baru Sekarang
Tahun, k (1) Investasi yang tidak tertutupi (2) Penyusutan buku (3) Penyusutan pajak (4) Pengembalian utang (5) Pengembalian ekuitas (6) Pajak Penghasilan (7) Beban tahunan (8) RRk=2+4+5+6+7
1 $375.000 $17.812,5 $17.812,5 $13.125,00 $26.250,00 $26.250 $30.000 $113.438
2 357.187,5 $17.812,5 $17.812,5 12.501,56 25.003,13 25.003 30.000 110.320
3 339.375,0 $17.812,5 $17.812,5 11.878,13 23.756,25 23.756 30.000 107.203
4 321.562,5 $17.812,5 $17.812,5 11.254,69 22.509,38 22.509 30.000 104.086
5 303.750,0 $17.812,5 $17.812,5 10.631,25 21.262,50 21.262 30.000 100.970
6 285.937,5 $17.812,5 $17.812,5 10.007,81 20.016,62 20.016 30.000 97.852
7 268.125,0 $17.812,5 $17.812,5 9.384,38 18.769,76 18.769 30.000 94.735
8 250.312,5 $17.812,5 $17.812,5 8.760,94 17.522,88 17.522 30.000 91.618
9 232.500,0 $17.812,5 $17.812,5 8.137,50 16.275,00 16.275 30.000 88.501
10 214.687,5 $17.812,5 $17.812,5 7.514,06 15.028,12 15.028 30.000 85.383
11 196.875,0 $17.812,5 $17.812,5 6.890,63 13.781,26 13.781 30.000 82.266
12 179.062,5 $17.812,5 $17.812,5 6.267,19 12.534,38 12.534 30.000 79.148
13 161.250,0 $17.812,5 $17.812,5 5.643,75 11.288,50 11.288 30.000 76.033
14 143.437,5 $17.812,5 $17.812,5 5.020,31 10.041,62 10.041 30.000 72.915
15 125.625,0 $17.812,5 $17.812,5 4.396,80 8.794,76 8.794 30.000 69.798
16 107.812,5 $17.812,5 $17.812,5 3.773,44 7.547,88 7.547 30.000 66.680
17 90.000,0 $17.812,5 $17.812,5 3.150,00 6.300,00 6.300 30.000 63.563
18 72.187,5 $17.812,5 $17.812,5 2.526,56 5.053,12 5.053 30.000 60.446
19 54.375,0 $17.812,5 $17.812,5 1.903,31 3.806,26 3.806 30.000 57.328
20 36.562,5 $17.812,5 $17.812,5 1.279,69 2.559,38 2.559 30.000 54.210
RR=$92.135

Tahun,
k (1) Investasi yang tidak tertutupi (2) Penyusutan buku (3) Penyusutan pajak (4) Pengembalian utang (5) Pengembalian ekuitas (6) Pajak Penghasilan (7) Beban tahunan (8) RRk=2+4+5+6+7
1 0 0 0 0 0 0 $45.000 $45.000
2 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000
3 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000
4 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000
5 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000
6 $375.000 $23.750 $23.750 $13.125,00 $26.250 $26.250 30.000 $119.375
7 351.250 23.750 23.750 12.293,75 24.588 24.588 30.000 115.220
8 327.500 23.750 23.750 11.462,50 21.263 21.263 30.000 111.063
9 303.750 23.750 23.750 10.631,25 21.263 21.263 30.000 106.907
10 280.000 23.750 23.750 9.800,00 19.600 19.600 30.000 102.750
11 256.250 23.750 23.750 8.968,75 17.938 17.938 30.000 98.595
12 232.500 23.750 23.750 8.137,50 16.275 16.275 30.000 94.438
13 208.750 23.750 23.750 7.306,25 14.673 14.673 30.000 90.402
14 185.000 23.750 23.750 6.475,00 12.950 12.950 30.000 86.125
15 161.050 23.750 23.750 5.643,75 11.288 11.288 30.000 81.970
16 137.500 23.750 23.750 4.818,50 9.625 9.625 30.000 77.813
17 113.750 23.750 23.750 3.981,25 7.963 7.963 30.000 73.657
18 90.000 23.750 23.750 3.150,00 6.300 6.300 30.000 69.500
19 6.250 23.750 23.750 2.318,75 4.638 4.638 30.000 65.345
20 42.500 23.750 23.750 1.487,50 2.975 2.975 30.000 61.188
RR=$74.876

10. ANALISIS SYARAT PENDAPATAN DI BAWAH KONDISI INFLASI
Contoh 4 :
Sekarang kita akan mengevaluasi ulang contoh 1 ketika biaya tahunan meningkat 10% per tahun dan ketika biaya modal pinjaman serta tingkat pengembalian ekuitas juga meningkat akibat adanya inflasi ini. Diasumsikan bahwa nilai pasar tida terpengaruh oleh inflasi. Selanjutnya, besar-besaran yang diestimasi untuk biaya tahunan dinyatakan dalam daya beli tahun nol.
Tabel syarat pendapatan diperoleh dengan menggunakan persamaan-persamaan yang dipergunakan dalam contoh 1, kecuali bahwa seluruh besaran tahun nol (riil) digantikan oleh nilai-nilai ekuivalen yang telah disesuaikan inflasi (equivalent inflation-adjusted values) dan metode penyusutan MACRS (GDS kelas property tiga tahun) dimasukkan kedalam kolom 3. Misalnya, biaya modal pinjaman yang telah disesuaikan dengan inflasi dihitung sbb:
= (1+0,05).(1+0,1)-1 = 0,155
dan tingkat ekuitas yang telah disesuaikan inflasi adalah sbb :
= (1+0,1607).(1+0,1)-1 = 0,27677
Dengan cara sama, biaya tahunan dalam tahun k adalah sbb :

Tahun, k (1)
Investasi yang tidak tertutupi (2)
Penyusutan buku (3)
Penyusutan pajak (4)
Pengembalian utang (5)
Pengembalian ekuitas (6)
Pajak penghasilan (7)
Beban tahunan (8)
RRk=kol. 2+4+5+6+7
1 $7.500 $1.500 $2.500 $349 $1.453 $453 $550 $4.305
2 6.000 1.500 3.334 279 1.162 -671 605 2.875
3 4.500 1.500 1.111 209 872 1.261 666 4.508
4 3.000 1.500 556 140 581 1.525 733 4.479
Kolom 4 : Pengembalian utang tahun k = λib•UIk
Pengembalian utang tahun 1 = (0,3)(0,155)($7.500) = $348,75
Kolom 5 : Pengembalian ekuitas dalam tahun k = (1-λ) .UIk
Pengembalian ekuitas dalam tahun 1 = (1-0,3)(0,27677)($7.500) = $1.453,04
Kolom 6 : Pajak penghasilan Tk = [t/(1-t)][(1-λ) .UIk+DBk – DTk]
Pajak penghasilan dlm thn 1 = [0,5/(1-0,5)][(1-0,3)(0,27677)($7.500)+$1.500-$2.500]
= $453
Biaya modal setelah pajak yang telah disesuaikan adalah sbb. :
= 0,3(1-0,5)(0,155)+(1-0,3)(0,27677) = 0,216989 = 21,7%
The levelized revenue requirement proyek pada situasi inflasi adalah :
= [$4.305,08(P/F;21,7%;1)+$2.875,11(P/F;21,7%;2)+$4.507,66(P/F;12,7%;3)
+$4.478,69(P/F;21,7%;4)
= $3.996,43

Contoh 5 :
Contoh berikut ini menggambarkan penggunaan metode syarat pendapatan di bawah kondisi inflasi dengan melibatkan tingkat esklasi biaya.
Departemen produksi nuklir sebuah perusahaan listrik besar sedang mempertimbangkan apakah akan membangun fasilitasnya sendiri untuk memposes material sampah radiasi cair atau menyerahkan operasi ini kepada pihak luar. Investasi modal yang diperlukan untuk membangun keseluruhan fasilitas tersebut diestimasi sebesar $106 juta. Masa manfaat fasilitas adalah 20 tahun. Pada akhir tahunkeduapuluh tersebut tidak ada lagi nilai pasar yang dimiliki fasilitas. Biaya operasi tahunan diestimasi sebesar $3,46 juta bedasarkan dolar tahun 1996. (Perkiraan tanggal operasi komersial awal adalah bulan Januari 1997).
Jika operasi ini dikontrakkan kepada pihak luar, perusahaan tetap perlu membangun sistem daur ulang resin (resin recovery system) yang menghabiskan biaya sebesar $17 juta. Sistem ini akan membebani perusahaan sebesar$2,1 juta untuk biaya operasi dan $3,0 juta untuk pemeliharaan pada setiap awal lima tahun dalam penggunaan. Sistem daur ulang akan habis dalam 20 tahun dan tidak memiliki nilai pasar lagi pada akhir tahun masa manfaatnya. Selain itu, perusahaan utilitas ini akan mengalami perkiraan rugi sebesar $3,5 juta per tahun akibat penutupan instalasi yang tak terencana. Sewa jasa tahunan pihak luar diestimasi sebesar $5,3 juta dan akan naik pada tingkat 15% per tahun. Biaya O&M perusahaan untuk sistem daur ulang resin diharapkan naik pada tingkat 10% per tahun.
Asumsikan bahwa perusahaan beroperasi dengan menggunakan 50% modal pinjaman pada tingkat bunga riil 7% per tahun dan digunakan tingkat ekuitas riil sebesar 14% per tahun. Juga asumsikan bahwa perusahaan utilitas memiliki tariff pajak penghasilan efektif 50% dan digunakan metode penyusutan MACRS (GDS kelas property 15 tahun). Alternatif mana yang harus dipilih?
Jawaban :
Karena biaya modal naik dengan tingkat 10% per tahun, maka harus digunakan tingkat bunga yang disesuaikan dengan inflasi. Tingkat bunga yang telah disesuaikan dengan inflasi untuk modal pinjaman adalah sbb: = (1+0,07).(1+0,1)-1 = 0,177
Pengembalian tehadap ekuitas yang telah disesuaikan inflasi adalah sbb :
= (1+0,14).(1+0,1)-1 = 0,254
Nilai modal setelah pajak yang telah disesuaikan inflasi bagi perusahaan utilitas yaitu :
= 0,5.(1-0,5).0,177+(1-0,5).0,254 = 0,17125
Dari tabel, memberikan hasil syarat pendapatan untuk dua alternative investasi yang saling mutually exclusive yang sedang dipertimbangkan oleh perusahaan.
Terakhir, menghitung the levelized revenue requirement pada 17,125% menjadi sebesar $37,7810 juta untuk alternative pembangunan fasilitas sampah radiasi dan sebesar $29,9106 juta untuk alternative mengontrakkan/menyerahkan operasi tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan ekonomi saja, perusahaan harus mengontrak pihak luar untuk memproses sampah radiasi cair tersebut.

Bangun fasilitas pemroses sampah radiasi (dalam juta dolar)
Tahun, k (1)
Investasi yang tidak tertutupi (2)
Penyusutan buku (3)
Penyusutan pajak (4)
Pengembalian utang (5)
Pengembalian ekuitas (6)
Pajak penghasilan (7)
Beban tahunan (8)
RRk=kol.2+4+5+6+7
1 108,0 5,4 5,4000 9,5580 13,7160 13,7160 3,46 45,8500
2 102,6 5,4 10,2600 9,0801 13,0302 8,1702 3,81 39,4905
3 97,2 5,4 9,2340 8,6022 12,3444 8,5104 4,19 39,0470
4 91,8 5,4 8,3160 8,1243 11,6586 8,7426 4,61 38,5355
5 86,4 5,4 7,4844 7,6464 10,9728 8,8884 5,07 37,9776
6 81,0 5,4 6,7284 7,1685 10,2870 8,9586 5,57 37,3841
7 75,6 5,4 6,3720 6,6906 9,6012 8,6292 6,13 36,4513
8 70,2 5,4 6,3720 6,2127 8,9154 7,9434 6,74 35,2115
9 64,8 5,4 6,3828 5,7348 8,2296 7,2468 7,42 34,0312
10 59,4 5,4 6,3720 5,2569 7,5438 6,5718 8,16 32,9325
11 54,0 5,4 6,3828 4,7790 6,8580 5,8752 8,97 31,8822
12 48,6 5,4 6,3720 4,3011 6,1722 5,2002 9,87 30,9435
13 43,2 5,4 6,3828 3,8232 5,4864 4,5036 10,86 30,0732
14 37,8 5,4 6,3720 3,3453 4,8006 3,8286 11,94 29,3145
15 32,4 5,4 6,3828 2,8674 4,1148 3,1320 13,14 28,6542
16 27,0 5,4 3,1860 2,3895 3,4290 5,6430 14,45 31,3115
17 21,6 5,4 0 1,9116 2,7432 8,1432 15,90 34,0980
18 16,2 5,4 0 1,4337 2,0574 7,4574 17,49 33,8385
19 10,8 5,4 0 0,9558 1,3716 6,7716 19,24 33,7390
20 5,4 5,4 0 0,4779 0,6858 6,0858 21,16 33,8095
RR=$37.781.000

Gunakan jasa pihak luar (dalam juta dolar)
Tahun, k (1) Investasi yg tdk tertutupi (2) Penyusutan buku (3) Penyusutan pajak (4) Pengembalian utang (5) Pengembalian ekuitas (6) Pajak penghasilan (7) Kapasitas berkurang (8) Beban operasi (9) Perbaikan (10) Biaya vendor (11) Total beban tahunan (12) RRk = kol.2+4+5+6+7
1 17.00 0.85 0.85 1.5045 2.159 2.159 3.50 2.10 3.00 5.30 13.9 20.5725
2 16.15 0.85 1.615 1.4293 2.0511 1.28605 3.85 2.31 0 6.10 12.26 17.8764
3 15.30 0.85 1.4535 1.3541 1.9431 1.3396 4.235 2.541 0 7.01 13.786 19.2728
4 14.45 0.85 1.309 1.27889 1.8352 1.37615 4.6585 2.7951 0 8.06 15.5136 20.8537
5 13.60 0.85 1.1781 1.2036 1.7272 1.3991 5.12435 3.07461 0 9.27 17.469 22.6489
6 12.75 0.85 1.0591 1.1284 1.6193 1.41015 5.636785 3.38207 4.83153 10.66 24.5104 29.5191
7 11.90 0.85 1.003 1.0532 1.5113 1.3583 6.200464 3.72028 0 12.26 22.1808 26.9535
8 11.05 0.85 1.003 0.9779 1.4034 1.25035 6.8205099 4.09231 0 14.10 25.0128 29.4944
9 10.20 0.85 1.0047 0.9027 1.2954 1.1407 7.502560 4.50154 0 16.21 28.2141 32.4029
10 9.35 0.85 1.003 0.8275 1.1875 1.03445 8.252817 4.95169 0 18.64 31.8445 35.7439
11 8.50 0.85 1.0047 0.7523 1.0795 0.9248 9.07810 5.44686 7.78123 21.44 43.7462 47.3528
12 7.65 0.85 1.003 0.6770 0.97155 0.88855 9.98591 5.99155 0 24.66 40.6375 43.9547
13 6.80 0.85 1.0047 0.6018 0.8636 0.7089 10.9845 6.59070 0 28.36 45.9352 48.9595
14 5.95 0.85 1.003 0.5266 0.75565 0.60265 12.08295 7.24977 0 32.61 51.9428 54.6778
15 5.10 0.85 1.0047 0.4514 0.6477 0.493 13.291244 7.974747 0 37.50 58.766 61.2081
16 4.25 0.85 0.5015 0.3761 0.53975 0.88825 14.6203686 8.77222 12.53175 43.13 79.0544 81.7086
17 3.40 0.85 0 0.3009 0.4318 1.2818 16.082406 9.64944 0 49.60 75.3318 78.1963
18 2.55 0.85 0 0.2257 0.32385 1.17385 17.690646 10.614388 0 57.03 85.3351 87.9086
19 1.70 0.85 0 0.1505 0.2159 1.0659 19.459711 11.675826 0 65.59 96.7255 99.0078
20 0.85 0.85 0 0.0752 0.10795 0.95795 21.405682 12.84341 0 75.43 109.6791 111.6702

Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah salah satu dari bagian dasar dari suatu sistem komputer. Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer pribadi dan komputer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana, komputer akan menghasilkan output spesifik berdasarkan inputan yang diterima dan program yang dikerjakan.
Seperti umumnya komputer, mikrokontroler adalah alat yang mengerjakan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Artinya, bagian terpenting dan utama dari suatu sistem terkomputerisasi adalah program itu sendiri yang dibuat oleh seorang programmer. Program ini menginstruksikan komputer untuk melakukan jalinan yang panjang dari aksi-aksi sederhana untuk melakukan tugas yang lebih kompleks yang diinginkan oleh programmer.